TADULAKO.ID, SIGI – Keterbatasan dokter spesialis di rumah sakit daerah hingga pemadaman listrik bergilir menjadi persoalan yang disuarakan masyarakat Kabupaten Sigi dalam diskusi bersama Anggota DPR RI sekaligus Anggota MPR RI Fraksi Partai Gerindra, Longki Djanggola.
Persoalan tersebut mengemuka saat Longki menggelar Sarasehan Kebangsaan di Gedung Ampera, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi, Minggu (8/11/2026).
Salah satu aspirasi disampaikan Ridwan, warga yang berharap rumah sakit di Kabupaten Sigi memiliki fasilitas lebih lengkap dan didukung tenaga dokter spesialis.
Ia menceritakan pengalamannya membawa sang istri menjalani pengobatan hingga operasi tumor di Makassar. Pengalaman tersebut membuatnya berharap masyarakat Sigi tidak harus selalu keluar daerah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.
“Saya berharap melalui Pak Longki agar rumah sakit di daerah Sigi bisa difasilitasi dokter-dokter ahli. Kalau perlu, dokter kita disekolahkan agar masyarakat tidak lagi perlu berobat ke luar daerah,” kata Ridwan.
Menanggapi hal itu, Longki menyampaikan bahwa pemerintah pusat sedang menjalankan program peningkatan fasilitas rumah sakit di kabupaten, termasuk rumah sakit kelas C dan D.
Ia berharap program tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Sigi.
“Ini sementara berjalan, penyempurnaan semua fasilitas rumah sakit di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan masyarakat bisa tercapai,” ujar Longki.
Selain kesehatan, persoalan pemadaman listrik bergilir di Sulawesi Tengah juga menjadi perhatian peserta diskusi.
Seorang warga mencontohkan dampak pemadaman listrik terhadap pelayanan publik. Ia menceritakan seorang nenek yang hendak mengambil gaji pensiun di kantor pos, tetapi terkendala akibat listrik padam.
Menanggapi persoalan tersebut, Longki menyebut gangguan pasokan listrik di Sulawesi Tengah merupakan persoalan daerah yang diharapkan segera mendapatkan penyelesaian.
“Ini isu lokal yang mudah-mudahan segera teratasi. Kita doakan ini segera bisa teratasi,” tuturnya.
Diskusi juga membahas target Indonesia Emas 2045. Salah seorang peserta mempertanyakan bagaimana target tersebut dapat diwujudkan dan apa langkah yang perlu dilakukan untuk mencapainya.
Longki menilai Indonesia Emas merupakan visi jangka panjang yang dapat menjadi arah pembangunan nasional. Ia berharap program-program pemerintah yang sedang berjalan mampu mendukung pencapaian target tersebut.
Menurutnya, tujuan akhir pembangunan adalah mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, serta sejahtera lahir dan batin.
Sementara itu, mahasiswa Universitas Alkhairaat, Arfikan, mengangkat sejumlah persoalan internasional, nasional, dan daerah. Ia mempertanyakan peran MPR dalam menyikapi berbagai isu, mulai dari kebakaran hutan dan lahan hingga polemik ijazah yang berkembang di tingkat nasional.
Menjawab pertanyaan tersebut, Longki menjelaskan bahwa setiap lembaga negara memiliki tugas dan kewenangan masing-masing yang telah diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, tidak semua persoalan harus masuk dalam ranah MPR karena terdapat pembagian tugas antarlembaga negara.
Terkait polemik yang menyangkut wakil presiden, Longki meminta masyarakat tidak terburu-buru mengambil kesimpulan karena persoalan tersebut masih berkembang dan terdapat perbedaan pandangan dari sejumlah pihak.
“Masalah ini belum clear. Kita jangan membuat vonis-vonis karena masih ada pendapat para pakar dan ahli hukum,” jelasnya.
Berbagai pertanyaan dan aspirasi tersebut muncul dalam Sarasehan Kebangsaan yang mengangkat tema Memahami Peran, Fungsi, dan Kewenangan MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi, dan Penjaga Kedaulatan Rakyat.
Kegiatan itu diikuti sekitar 150 masyarakat dari Kecamatan Biromaru dan sekitarnya. Longki didampingi Ketua Satria Sulteng, Mohamad Irwan Lapatta, serta Tenaga Ahli DPR RI Ibrahim Lagandengan dan Fahriyanto.
Hadir pula sejumlah tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Sarasehan menghadirkan Dr. Drs. Timuddin Dg. Mangera Bauwo, M.Si sebagai narasumber dan dilanjutkan dengan diskusi bersama masyarakat. (***)
Tinggalkan Balasan