, TADULAKO – Politikus Partai NasDem, Nancy Fischer, resmi dilantik sebagai Wakil Ketua II untuk sisa masa jabatan periode 2024 hingga 2029. Pengucapan sumpah janji jabatan tersebut berlangsung dalam istimewa yang digelar di gedung dewan setempat. Pelantikan ini sekaligus melengkapi kembali komposisi unsur pimpinan legislatif di ibu kota .

Pengangkatan Nancy Fischer sebagai Wakil Ketua II didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 100.1.4.2/437/Ro.Pem.Otda-G.ST/2026 tertanggal 30/10. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Palu, Rico Andi Djanggola, didampingi Wakil Ketua I Muchlis U. Aca. Sebanyak 30 pimpinan dan anggota dewan hadir sehingga rapat dinyatakan memenuhi kuorum sesuai Pasal 250 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Kota Palu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD.

Prosesi pelantikan turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhidin, jajaran unsur Forkopimda, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Palu. Sejumlah pimpinan partai politik sahabat dan tamu undangan lainnya juga tampak memadati sidang paripurna untuk memberikan ucapan selamat.

Usai dilantik sebagai Wakil Ketua II DPRD Kota Palu, Nancy menyampaikan apresiasi kepada jajaran Partai NasDem, mulai dari Ketua DPW Hj. Nilam Sari Lawira hingga pengurus DPD Kota Palu. Ia juga berterima kasih atas kepercayaan masyarakat yang telah menitipkan aspirasi kepadanya. Menjalankan arahan partai, ia berkomitmen membangun sinergi yang kuat bersama pihak eksekutif demi mendahulukan kepentingan warga di atas kepentingan golongan maupun pribadi.

“Kalau dari partai pasti kita tetap harus berkolaborasi dengan pemerintahan, pemerintahan kota dengan seluruh OPD yang ada dan tentunya lebih kita mementingkan untuk kepentingan masyarakat daripada golongan maupun daripada kepentingan pribadi,” kata Nancy Fischer.

Memasuki masa kerjanya sebagai unsur pimpinan dewan, Nancy menegaskan bahwa fungsi pengawasan anggaran akan menjadi prioritas utama. Di tengah kebijakan efisiensi fiskal saat ini, ia menilai legislatif dan eksekutif harus bekerja ekstra keras agar belanja daerah tidak berkurang. wajib diarahkan pada program prioritas dengan pemerataan pembangunan yang tetap terjaga.

“Saya lebih fokus bagaimana nanti setelah ini ada kerja-kerja yang menyangkut tugas dari anggota dewan yaitu tentunya pengawasan masalah anggaran. Apalagi sekarang kita mengalami efisiensi, tentunya ini menjadi satu kerja keras kita tidak mengurangi belanja daerah tetapi lebih mementingkan kebijakan untuk hal-hal yang prioritas dengan skala pembangunan harus merata walaupun kita mengalami keterbatasan anggaran,” kata Nancy Fischer.

Terkait isu ketiadaan alokasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dewan pada tahun anggaran 2027, Nancy memilih untuk tidak berspekulasi lebih jauh. Ia memastikan persoalan tersebut akan dibahas secara internal bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palu terlebih dahulu. Hasil pembahasan nantinya akan disampaikan secara terbuka kepada awak media.

“Nanti kita bahas ya. Insyaallah sebentar saya di Banggar nanti kita akan bahas, setelah itu saya akan sampaikan ke teman media,” kata Nancy Fischer.

Selain isu anggaran, Nancy juga menyoroti peran perempuan dalam , khususnya terkait dorongan lahirnya peraturan daerah (perda) yang berperspektif gender. Menurutnya, keterlibatan aktif perempuan di ruang publik dan pengambilan kebijakan sangat dibutuhkan untuk memajukan Kota Palu.

“Intinya kaum perempuan harus maju, harus berani, dan harus ikut memberikan dedikasi dan kontribusi buat daerah Kota Palu sendiri,” kata Nancy Fischer.