SIGI, TADULAKO.ID – Rokok elektrik atau vape yang selama ini identik dengan gaya hidup sebagian masyarakat kini mendapat perhatian serius di lingkungan Kepolisian. Perangkat yang tampak sederhana itu dinilai berpotensi menjadi sarana penyalahgunaan narkotika melalui cairan atau liquid yang digunakan.
Kekhawatiran tersebut menjadi salah satu alasan Kapolri menerbitkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Aturan itu berlaku bagi seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP), baik saat berada di lingkungan kerja maupun di luar kedinasan. Larangan juga diberlakukan bagi tamu dan pengunjung selama berada di lingkungan kantor kepolisian.
Di Kabupaten Sigi, kebijakan tersebut mulai disosialisasikan kepada seluruh personel Kepolisian Resor (Polres) Sigi.
Kapolres Sigi AKBP Agus Dwi Cahyono mengatakan, surat edaran dari Kapolri tersebut merupakan instruksi yang harus segera dilaksanakan seluruh anggota Polri.
“Ini langsung disampaikan surat edaran dari Pak Kapolri, Nomor 9 Tahun 2026 tentang pelarangan penggunaan rokok elektrik atau vape di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi, langsung berlaku di lingkungan Polri dan anggota harus melaksanakan,” ungkap Agus saat diwawancarai, Selasa (3/11/2026).
Menurutnya, larangan tersebut bukan semata-mata berkaitan dengan kebiasaan merokok menggunakan perangkat elektronik. Ada risiko lain yang menjadi perhatian institusi kepolisian, terutama kemungkinan vape dimanfaatkan sebagai media penyalahgunaan narkotika.
“Bahaya vape ini sebenarnya bukan masalah vape-nya, tetapi kadang-kadang rentan atau rawan disalahgunakan melalui liquid. Gampang sekali, mesin dengan liquid yang menggunakan narkotika dan gampang sekali untuk menggunakannya,” jelasnya.
Agus mengatakan, kebijakan tersebut merupakan langkah pencegahan agar anggota Polri tidak terpengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika melalui perangkat rokok elektrik.
Karena itu, Kapolri mengambil langkah pelarangan secara internal untuk memastikan seluruh personel terlindungi dari potensi penyalahgunaan tersebut.
Cartridge Sulit Dibedakan, Narkotika Bisa Disamarkan
Di balik bentuknya yang praktis, perangkat vape menyimpan persoalan yang tidak sederhana. Cairan dalam cartridge secara kasat mata sulit dibedakan antara liquid biasa dengan cairan yang telah dicampur atau diisi zat narkotika.
Dalam surat edaran Kapolri disebutkan, perangkat rokok elektrik telah dimanfaatkan bandar sebagai media peredaran narkotika cair, termasuk Etomidate.
Zat tersebut telah diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan II berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025.
Selain Etomidate, cairan vape juga berpotensi disalahgunakan dengan memasukkan zat terlarang lainnya, seperti sabu cair, ganja cair hingga Ketamine.
Persoalan ini semakin serius karena keterlibatan oknum Pegawai Negeri pada Polri dalam peredaran maupun penggunaan narkotika melalui perangkat vape turut menjadi perhatian dalam surat edaran tersebut.
Artinya, larangan ini bukan hanya bertujuan membatasi kebiasaan menggunakan rokok elektrik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga integritas anggota kepolisian dari ancaman penyalahgunaan narkotika.
Dari Apel hingga Grup WhatsApp, Polres Sigi Mulai Bergerak
Di tingkat kewilayahan, penerapan kebijakan tersebut membutuhkan pengawasan agar tidak berhenti sebatas instruksi tertulis.
Polres Sigi mengaku telah melakukan sosialisasi kepada seluruh personel melalui apel, penyampaian oleh Kasubag Dalops, pesan singkat, hingga grup komunikasi internal.
Kapolres juga telah menyiapkan imbauan terkait larangan penggunaan vape untuk diteruskan kepada seluruh anggota.
“Sudah, pada saat apel sudah disampaikan. Pak Kasubag Dalops juga sudah menyampaikan melalui pesan singkat. Pak Kapolres juga sudah membuat imbauan larangan tentang vape ini, nanti Kasi Humas juga sudah menyampaikan di grup semuanya,” kata Agus.
Tidak hanya sosialisasi, Polres Sigi juga akan melakukan pengecekan untuk memastikan seluruh personel mematuhi aturan tersebut.
“Nanti tentu saja akan kita laksanakan kegiatan pengecekan. Apabila ada anggota yang masih menggunakan vape, itu akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.
Mengapa Baru Anggota Polri yang Dilarang?
Pemberlakuan larangan secara internal memunculkan pertanyaan lain. Jika vape berpotensi menjadi media penyalahgunaan narkotika, bagaimana dengan masyarakat umum yang juga menggunakan perangkat tersebut?
Menanggapi hal itu, Agus menjelaskan bahwa Polri memiliki aturan internal yang mengikat setiap anggotanya, terutama berkaitan dengan disiplin dan kode etik profesi.
Menurutnya, kebijakan yang berlaku secara umum bagi masyarakat membutuhkan pengaturan melalui ketentuan perundang-undangan tersendiri.
“Di lingkungan Polri ada aturan yang mengikat, jadi masalah disiplin dan kode etik sesuai dengan peraturan internal. Kalau misalnya aturan yang bersifat umum, tentu saja harus diubah undang-undangnya,” jelasnya.
Ia menambahkan, pelarangan secara internal menjadi langkah awal untuk mencegah anggota kepolisian terpengaruh penyalahgunaan narkotika melalui vape.
Terkait sanksi, Agus menegaskan bahwa personel yang kedapatan melanggar akan dikenakan tindakan disiplin.
“Di disiplin. Tentu saja kalau anggota menggunakan, berarti anggota melanggar perintah daripada Kapolri atau melanggar disiplin dan kode etik yang sudah dikuatkan oleh peraturan kepolisian,” tegasnya.
Ketentuan tersebut memiliki dasar hukum, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri serta Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Dalam aturan tersebut, setiap anggota Polri terikat kewajiban menjaga perilaku dan tidak melakukan penyalahgunaan narkotika.
Pada akhirnya, larangan penggunaan vape di lingkungan Polri bukan sekadar persoalan boleh atau tidaknya seorang anggota menggunakan rokok elektrik. Kebijakan ini menjadi ujian kedisiplinan sekaligus upaya menjaga institusi kepolisian agar tidak terpapar ancaman penyalahgunaan narkotika yang terus berkembang.
Di Polres Sigi, penerapannya kini tidak hanya bertumpu pada sosialisasi, tetapi juga akan dilanjutkan dengan pengecekan dan penegakan disiplin terhadap personel yang melanggar. (***)
Tinggalkan Balasan