SIGI, .ID – Memahami konstitusi dan tidak cukup hanya melalui -ruang formal pemerintahan. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam diskusi agar mengetahui bagaimana negara bekerja, sekaligus memahami hak dan perannya dalam kehidupan berbangsa.

Hal inilah yang menjadi salah satu fokus Sarasehan Kebangsaan yang digelar Anggota RI sekaligus Anggota Fraksi Partai Gerindra, Longki Djanggola, di Gedung Ampera, Kecamatan , , Minggu (8/11/2026).

Sekitar 150 masyarakat dari Biromaru dan wilayah sekitarnya hadir dalam kegiatan yang mengangkat tema Memahami Peran, Fungsi, dan Kewenangan MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi, dan Penjaga Kedaulatan Rakyat tersebut.

Bagi Longki, forum semacam ini penting untuk mendekatkan pemahaman mengenai lembaga negara dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Ia menjelaskan, MPR RI memiliki kedudukan dan kewenangan konstitusional yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menjalankan perannya, MPR tidak hanya berkaitan dengan urusan ketatanegaraan, tetapi juga memiliki tanggung jawab merawat persatuan dan nilai-nilai kebangsaan.

Menurut Longki, keberagaman masyarakat Indonesia harus terus dirawat dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila dan konstitusi menjadi landasan penting agar dinamika demokrasi tidak menjauh dari tujuan bernegara.

Ia juga menekankan bahwa kedaulatan rakyat tidak berhenti pada momentum pemilihan umum.

Rakyat, kata dia, memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, mendapatkan keadilan, memperoleh pelayanan negara, dan menikmati pembangunan secara merata.

“Demokrasi yang kita bangun bukan hanya kuat secara prosedural, tetapi juga harus bermakna secara substantif,” tegasnya.

Longki menilai, membuka ruang komunikasi dengan masyarakat daerah menjadi bagian penting dalam memperkuat kehidupan demokrasi. Karena itu, keterlibatan berbagai kelompok, termasuk pemuda, tokoh adat, tokoh agama, akademisi dan perempuan, perlu terus didorong.

Melalui sarasehan tersebut, ia berharap pemahaman masyarakat terhadap konstitusi dan kewenangan MPR semakin meningkat. Sekaligus tumbuh kesadaran bahwa menjaga demokrasi dan persatuan bangsa bukan semata-mata tanggung jawab lembaga negara, melainkan juga seluruh elemen masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua , , Tenaga Ahli Ibrahim Lagandengan dan Fahriyanto, serta sejumlah tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.

Hadir sebagai narasumber, Dr. Drs. Timuddin Dg. Mangera Bauwo, M.Si. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama masyarakat yang membahas peran, fungsi, dan kewenangan MPR RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. (***)