JAKARTA, TADULAKO – Pemerintah Indonesia secara resmi memperbarui kriteria masyarakat dengan menaikkan batas penghasilan MBR agar kelompok pekerja menengah tetap bisa menjangkau hunian layak di tengah lonjakan harga properti. Melalui aturan terbaru, masyarakat dengan pendapatan hingga belasan juta rupiah kini masih dikategorikan sebagai kelompok berpenghasilan rendah.

Kebijakan strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 yang memperbarui ambang batas penerima fasilitas rumah subsidi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk merespons dinamika biaya hidup yang terus meningkat secara signifikan.

Dalam pembagian zonasi terbaru, batas penghasilan MBR untuk wilayah Jabodetabek kini dipatok pada angka Rp 12 juta bagi individu lajang dan Rp 14 juta bagi pasangan menikah. Sementara untuk Zona 1 yang mencakup wilayah Jawa di luar Jabodetabek, Sumatera, hingga NTT, batasannya ditetapkan antara Rp 8,5 juta hingga Rp 10 juta.

“Kebijakan ini diperlukan agar program perumahan tetap relevan dengan kondisi ekonomi saat ini,” kata Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, usai menghadiri agenda percepatan Program Pembangunan 3 Juta Rumah.

Pemerintah menilai penyesuaian batas penghasilan MBR sangat mendesak mengingat harga tanah dan biaya konstruksi yang terus melambung tinggi di kawasan metropolitan. Tanpa revisi kriteria ini, banyak pekerja yang secara nominal bergaji cukup namun secara riil tidak mampu membeli hunian komersial.

Informasi detail mengenai regulasi pemerintahan terkait sektor ini dapat dipantau melalui laman Kementerian Dalam Negeri. Meski menuai perdebatan mengenai potensi persaingan akses rumah subsidi, pemerintah optimistis kebijakan ini akan memperluas ketersediaan hunian bagi masyarakat luas.