PALU, TADULAKO – Anggota DPRD Kota Palu dari Fraksi Partai NasDem, Mutmainah Korona, mendorong pengarusutamaan perspektif Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) sebagai standar wajib dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah. Dorongan tersebut disampaikan usai mengikuti Rapat Paripurna Pengucapan Janji Wakil Ketua II terpilih, Nancy Fischer, di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Palu, Jalan DR. Moh. Hatta No. 14, Sabtu (14/11).
Nancy Fischer resmi menduduki kursi unsur pimpinan dewan setelah dilantik menggantikan Moh. Anugrah Pratama melalui mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW) untuk sisa masa jabatan 2024 hingga 2029. Kehadiran politisi Partai NasDem tersebut dinilai membawa angin segar bagi penguatan keterwakilan perempuan serta representasi keberagaman di tubuh legislatif.
“Pertama, saya mengapresiasi adanya keterwakilan perempuan dalam posisi kepemimpinan di DPRD Kota Palu dan itu adalah bagian dari langkah maju untuk melihat bagaimana perempuan ada mewakili sebagai salah satu unsur pimpinan yang ada di DPRD Kota Palu dan juga mewakili dari keberagaman agama,” kata Mutmainah Korona, Anggota DPRD Kota Palu.
Menurut Mutmainah, langkah ini sejalan dengan komitmen Partai NasDem yang secara konsisten menerapkan kebijakan afirmasi minimal 30 persen bagi keterwakilan perempuan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Konsistensi struktur politik tersebut menjadi modal penting untuk memperjuangkan isu-isu kesetaraan di parlemen.
“Kalau di profiling sebenarnya Partai NasDem salah satu partai di tingkat nasional yang punya keterwakilan perempuan 30 persen di tingkat DPR RI, semua memperhatikan minimal afirmasi 30 persen,” kata Mutmainah Korona.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa isu GEDSI kini telah menjadi perhatian global dan nasional sehingga harus diadopsi secara serius oleh Pemerintah Kota Palu maupun legislatif. Pengarusutamaan perspektif kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial wajib tertuang dalam setiap produk hukum serta postur anggaran daerah.
“GEDSI sekarang menjadi salah satu isu nasional maupun internasional yang menjadi perspektif bagi semua negara termasuk di Indonesia, sehingga perspektif terhadap isu GEDSI itu harus menjadi kebijakan yang wajib di Kota Palu,” kata Mutmainah Korona.
Mutmainah menyoroti pentingnya perencanaan pembangunan kota yang bersifat partisipatif dengan prinsip tanpa meninggalkan satu pun warga atau no one left behind. Kelompok rentan yang selama ini kerap terpinggirkan harus dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan musyawarah perencanaan pembangunan.
Kelompok masyarakat tersebut meliputi penyandang disabilitas, kelompok minoritas, warga lanjut usia, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), hingga anak dan remaja berkebutuhan khusus. Pelibatan langsung diperlukan agar fasilitas publik serta program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan riil mereka di lapangan.
“Bagaimana pembangunan kota harus inklusif, harus partisipatif, harus ada pelibatan terhadap teman-teman penyandang disabilitas, teman-teman minoritas, dan kelompok masyarakat yang selama ini tidak pernah dilibatkan, no one left behind,” kata Mutmainah Korona.
Saat ini, jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Kota Palu tercatat meningkat dari delapan menjadi sembilan orang atau nyaris menyentuh angka 30 persen dari total kursi. Meski demikian, Mutmainah mengingatkan bahwa substansi utama yang harus diperjuangkan seluruh legislator adalah kualitas perspektif kebijakan yang responsif dan berkeadilan, bukan sekadar pemenuhan angka kuantitas semata.
“Tapi yang paling penting adalah perspektif kebijakan yang responsif itu menjadi arus utama bagi semua anggota DPRD yang ada di Kota Palu, karena keterwakilan perempuan tidak hanya bicara dari segi fisik, tapi perspektif,” kata Mutmainah Korona.
Tinggalkan Balasan