TADULAKO.ID, PALU – Aliansi Honorer Kota Palu mengungkap dugaan adanya honorer siluman yang diluluskan dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A DPRD Kota Palu bersama sejumlah mitra kerja, Selasa (4/11/2025), di ruang rapat DPRD Kota Palu.
Perwakilan Aliansi Honorer Kota Palu, Ajhi Kurniawan, menyebut sejumlah nama yang diduga tidak memenuhi syarat namun dinyatakan lulus PPPK, terutama di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.
“Di Tawaeli ada yang putus kontrak sejak 2015 tapi lulus PPPK di Dinas Pendidikan. Ada juga yang enam tahun bekerja di Morowali tapi ikut seleksi di Palu dan lulus di Dinas Kesehatan,” ujar Ajhi.
Ia menegaskan, beberapa peserta yang lulus bahkan bukan tenaga honorer, seperti instruktur zumba, pekerja hotel, pegawai dealer motor, ibu rumah tangga, hingga istri Lurah Baiya, yang disebut tidak memiliki riwayat pengabdian di instansi pemerintah.
Ajhi turut menampilkan data dugaan honorer siluman melalui layar infokus dan menyebut jumlahnya kemungkinan lebih banyak di dinas lain. Sementara itu, Nirma, tenaga administrasi sekolah yang telah mengabdi belasan tahun, mengaku tidak masuk formasi PPPK.
“Kami tidak punya orang dalam atau uang untuk amplop. Seharusnya kami yang diprioritaskan. Tapi karena honorer siluman, kami tersisih,” keluhnya.
Aliansi menuntut Pemerintah Kota Palu membatalkan SK PPPK bagi peserta yang tidak memenuhi syarat, serta memberi perlindungan bagi anggota aliansi yang menyampaikan aspirasi.
Koordinator aliansi, Arifin, meminta pemerintah memberi kejelasan status honorer kategori R2 dan R3 sebelum 31 Desember 2025, serta memvalidasi ulang data R4 dan R5. “Kami minta DPRD mengawal dan memperjuangkan hak kami,” tegas Arifin.
Ketua Komisi A DPRD Kota Palu, Irsan Satriya, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berkoordinasi bersama Inspektorat dan BKPSDM. “Kami minta data lengkap dari aliansi dan akan kawal prosesnya,” ujarnya.
Sementara itu, Inspektorat Kota Palu memastikan sedang menyelidiki empat OPD yang diduga terlibat dalam penyimpangan seleksi PPPK.
Tinggalkan Balasan