PALU, TADULAKO — Komisi B DPRD Kota Palu mendesak pemerintah daerah segera menyelenggarakan operasi pasar murah secara masif hingga ke tingkat kelurahan menyusul temuan penurunan daya beli masyarakat di pasar tradisional.
Langkah ini menjadi prioritas setelah jajaran legislatif melakukan peninjauan langsung di Pasar Inpres Manonda menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Para anggota dewan menilai kondisi ekonomi warga yang belum sepenuhnya pulih memerlukan intervensi langsung dari pemerintah agar kebutuhan pokok tetap terjangkau.
Ketua Komisi B DPRD Kota Palu, Rusman Ramli, menyatakan bahwa pasar murah tidak boleh hanya berpusat di pasar-pasar besar. Menurutnya, distribusi bantuan pangan melalui diskon harga harus menyentuh pusat-pusat aktivitas warga di lingkungan pemukiman agar lebih efektif meredam inflasi.
“Operasi pasar murah di kelurahan atau lapangan terbuka bisa menjadi alternatif bagi masyarakat. Ada potongan harga serta diskon, dan ini sangat dinantikan warga,” kata Rusman Ramli, Ketua Komisi B DPRD Kota Palu, pada Jumat (23/01).
Penurunan daya beli ini terjadi di tengah tren kenaikan harga beberapa komoditas pangan seperti daging dan tempe. Rusman menegaskan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu harus memastikan pasokan tetap aman sehingga tidak terjadi kelangkaan yang berpotensi menaikkan harga lebih tajam.
Selain memantau harga, DPRD juga menyoroti pentingnya kepastian stok menjelang momentum keagamaan. Pelaksanaan operasi pasar murah di tingkat kelurahan dianggap mampu memutus rantai distribusi yang panjang sehingga masyarakat mendapatkan harga tangan pertama yang lebih rendah.
Komisi B berkomitmen untuk terus mengawasi jalannya program stabilisasi harga tersebut hingga menjelang Idulfitri. Kehadiran pemerintah melalui langkah konkret di lapangan diharapkan mampu memberikan rasa tenang bagi masyarakat dalam menghadapi fluktuasi ekonomi selama bulan puasa.*/RIL
Tinggalkan Balasan