Tadulako.Id, Palu — Penjaringan aspirasi masyarakat pada masa reses DPRD Kota Palu Caturwulan I tahun persidangan 2026 menjadi pintu masuk perumusan kebijakan yang lebih kontekstual dan berbasis kebutuhan riil warga.
Anggota DPRD Kota Palu Daerah Pemilihan III, Donald Payung Mangawe, menggelar reses di Kecamatan Palu Selatan Kelurahan Tatanga pada Jumat, 30 Januari 2026. Forum ini tidak hanya mencatat keluhan, tetapi juga memetakan potensi solusi yang dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan daerah.
Dalam sektor lingkungan dan infrastruktur dasar, warga menyoroti persoalan drainase yang kerap tersumbat akibat ukuran saluran tidak memadai. Saat hujan, kondisi ini memicu genangan yang mengganggu aktivitas warga. Aspirasi tersebut membuka ruang evaluasi kebijakan teknis drainase, mulai dari desain hingga pemeliharaan berbasis kawasan.
Isu penerangan jalan juga muncul sebagai kebutuhan mendesak. Warga menilai keterbatasan lampu jalan meningkatkan kerawanan pencurian. Dalam konteks kebijakan, penerangan tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas umum, tetapi juga instrumen pencegahan kriminalitas dan penguatan rasa aman.
Di bidang ekonomi lokal, mayoritas warga yang berprofesi sebagai petani menyampaikan kebutuhan pupuk. Aspirasi ini memperlihatkan keterkaitan langsung antara kebijakan bantuan pertanian dan ketahanan ekonomi keluarga. Donald menegaskan komitmen koordinasi dengan pihak kelurahan agar bantuan pupuk tepat sasaran dan terintegrasi dengan data penerima. Pernyataan ini menandai arah kebijakan yang menekankan efektivitas dan keberlanjutan.
Warga juga mengusulkan pengadaan tenda bantuan untuk menunjang kegiatan sosial. Melalui pokok pikiran DPRD, Donald merencanakan pengadaan 10 petak tenda dengan kapasitas 150 kursi. Kebijakan ini merefleksikan penguatan infrastruktur sosial yang selama ini menopang budaya gotong royong warga.
Sementara itu, gagasan kegiatan olahraga tingkat Sulawesi Tengah dengan piala bergilir mengemuka sebagai strategi sosial. Kebijakan olahraga ini berpotensi menjadi ruang silaturahmi, pembinaan generasi muda, dan promosi daerah secara nonformal.
Perwakilan kelurahan menilai waktu pelaksanaan reses sebelum Musrenbang sebagai keuntungan kebijakan. Aspirasi warga dapat langsung diselaraskan dengan perencanaan pembangunan tahunan. Selain itu, diskusi tentang data DTSEN, pencegahan judi Online, bantuan lansia usia 60 tahun ke atas, serta ajakan menanam pohon menunjukkan pendekatan kebijakan yang menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan sekaligus.
Reses ini menegaskan bahwa kebijakan daerah tidak lahir dari ruang administratif semata, tetapi tumbuh dari dialog warga, data lapangan, dan komitmen tindak lanjut yang terukur.
Tinggalkan Balasan