PALU, KAREBA — Aspirasi warga Palu mengemuka saat Ketua DPRD Kota Palu, Rico AT Djanggola S.Kom., M.Buss melaksanakan kunjungan kerja daerah pemilihan (Kunker Dapil) di Palu Timur–Mantikulore, Jumat (29/8/2025). Warga menyampaikan keluhan terkait target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sistem zonasi sekolah, kondisi bangunan pendidikan, hingga kasus Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda.
Seorang ketua RT menyoroti beban target PBB. Ia menyebut, RT hanya membagikan lembaran tagihan, tetapi pemerintah menuntut capaian pembayaran. “Setiap rapat bulanan, camat menanyakan berapa yang sudah bayar pajak. Padahal kami tidak menarik pembayaran, hanya membagikan surat,” ujarnya.
Selain pajak, warga juga memprotes sistem zonasi di SMP Negeri 2 Palu. Mereka menilai aturan penerimaan siswa baru belum adil. Beberapa anak gagal masuk meskipun rumahnya berada dekat sekolah. Orang tua siswa juga menyoroti hilangnya fasilitas ruang kelas setiap tahun ajaran baru, sehingga mereka harus kembali membeli perlengkapan seperti kipas angin dan galon.
Ketua Komite SMPN 2 Palu, Joni Hasan, menjelaskan kontribusi fasilitas kelas merupakan kesepakatan paguyuban orang tua atau Simpotove.
“Sekolah tidak mencampuri urusan Simpotove. Orang tua yang sepakat melengkapi kelas setiap tahun. Setelah lulus, itu hak mereka mau digunakan bagaimana,” kata Joni.
Warga turut mengeluhkan kondisi SD Inpres 6 Lolu. Lantai dua sekolah disebut goyang saat penuh siswa, sedangkan pagar yang rendah dianggap rawan pencurian. Keluhan lain meliputi permintaan bantuan alat pertanian dan pertukangan melalui program KUBE, serta hilangnya budaya gotong royong setelah program padat karya berjalan.
Menanggapi berbagai persoalan itu, Ketua DPRD Kota Palu, Rico Djanggola, menyatakan pihaknya akan mengoordinasikan semua masukan dengan Dinas Pendidikan dan OPD terkait. “Kami sudah bahas zonasi dalam rapat bersama dinas. DPRD akan terus mengawasi pelaksanaannya,” kata Rico.
Ia juga menegaskan, persoalan PBB dan kasus NIK ganda tidak boleh diabaikan.
“DPRD akan menindaklanjuti persoalan NIK. Untuk PBB, kami akan mencari cara agar target tercapai lebih efektif,” ujarnya.CHA
Tinggalkan Balasan