Jakarta, TADULAKO – Presiden Prabowo Subianto, didampingi Kabinet Merah Putih, meluncurkan 29 kebijakan strategis dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin 20 Juli 2026, di Istana Negara, Jakarta. Langkah ini merupakan komitmen serius pemerintah untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2026 melalui percepatan digitalisasi pemerintahan.
Digitalisasi pemerintahan, yang didorong oleh Presiden, dipandang krusial untuk mempercepat layanan publik, meningkatkan transparansi, dan efisiensi birokrasi, sebagaimana diamanatkan oleh Kementerian PANRB. Kebijakan ini menekankan integrasi antara bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan subsidi kebutuhan dasar.
“Keberpihakan kita kepada orang miskin luar biasa. Jangan anggap enteng kita terus, we are strong, we are rich, and we will be richer,” kata Presiden Prabowo Subianto.
Kebijakan strategis ini menyasar langsung kelompok masyarakat miskin ekstrem hingga rentan miskin, yaitu desil 1 sampai 4. Fokus utama pemerintah dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem meliputi pendidikan, kesehatan, subsidi energi, dan pangan untuk memastikan semua lapisan masyarakat mendapatkan akses yang layak.
Beberapa program yang telah berjalan dan akan diperkuat antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) yang menjangkau 10 juta keluarga desil 1-4 dengan bantuan Rp75.000–Rp250.000 per bulan. Ada pula program Sekolah Rakyat untuk anak-anak desil 1-2 yang menerima bantuan Rp4 juta per bulan, serta Kartu Indonesia Pintar (PIP) yang menyasar 22,1 juta siswa dari desil 1-4.
Di sektor pendidikan tinggi, KIP Kuliah memberikan bantuan biaya hidup Rp800.000–Rp1,4 juta per bulan dan pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi 1,2 juta mahasiswa. Sementara itu, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah menjangkau 96,8 juta orang, dan subsidi energi diberikan untuk LPG (66,4 juta rumah tangga) serta listrik (87 juta pelanggan), ditambah kompensasi Pertalite dan solar.
“Nyaris 100 juta orang kita beri jaminan kesehatan, 20 kali lebih besar dari Singapura, 3,5 kali lebih besar dari Malaysia,” kata Presiden Prabowo Subianto.
Dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem, bantuan pangan juga disalurkan kepada 33,24 juta keluarga berupa paket 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng selama tiga bulan. Program universal seperti Makan Bergizi Gratis menjangkau 74,56 juta penerima dan Cek Kesehatan Gratis untuk 130,8 juta orang turut menjadi pilar penting.
Program afirmatif juga dicanangkan, meliputi magang bagi lulusan S1 dengan uang saku setara Upah Minimum Kota (UMK), beasiswa unggulan, dan subsidi pupuk untuk 14,2 juta petani. Semua program ini dirancang untuk memastikan distribusi bantuan tepat sasaran dan mendukung target penghapusan kemiskinan ekstrem 0% pada 2026.
Integrasi kebijakan ini dengan digitalisasi diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas dalam distribusi bantuan. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang kuat, kaya, dan lebih makmur melalui kebijakan yang pro-rakyat demi penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh negeri.
Tinggalkan Balasan