Tiga Isu Utama dan Rekomendasi
Pada isu Perlindungan, peserta menemukan masih lemahnya sistem pengaduan dan minimnya pelibatan perempuan disabilitas dalam kebijakan perlindungan sosial. Rekomendasi yang dihasilkan antara lain pembentukan Unit Layanan Disabilitas di setiap OPD, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum (APH), serta penyediaan data disabilitas terpilah gender sebagai dasar perencanaan kebijakan.
Sementara pada isu Pendidikan dan Kesehatan, peserta menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik yang ramah disabilitas di sekolah dan fasilitas kesehatan.
Rekomendasi mencakup penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelatihan bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, serta penganggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.
Untuk isu Ekonomi dan Infrastruktur, ditemukan masih terbatasnya akses permodalan bagi pelaku usaha disabilitas serta belum inklusifnya infrastruktur publik. Peserta mengusulkan penyusunan Peraturan Wali Kota tentang aksesibilitas dan ketenagakerjaan inklusif, serta penguatan skema usaha dan pelatihan bagi perempuan disabilitas.
Tinggalkan Balasan