Merger 7 BUMN Logistik oleh Danantara Resmi Dilakukan untuk Pangkas Biaya

JAKARTA, TADULAKO – Pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara resmi melakukan merger 7 BUMN logistik guna menekan biaya distribusi nasional pada Selasa (30/06). Langkah strategis ini diambil untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat daya saing logistik Indonesia di pasar regional maupun global.

PT Multi Terminal Indonesia ditetapkan sebagai entitas yang bertahan atau surviving entity dalam proses penggabungan tersebut. Perusahaan ini akan menjadi wadah bagi tujuh entitas lainnya selama masa transisi menuju ekosistem logistik terintegrasi dari hulu hingga hilir.

“Jadi namanya adalah surviving entity atau satu entitas yang bertahan. Yang akan bertahan adalah PT Multi Terminal Indonesia,” kata Daud Joseph, Ketua Steering Committee PMO Konsolidasi BUMN Logistik.

Konsolidasi ini bertujuan untuk menghilangkan fragmentasi layanan yang selama ini menyebabkan tumpang tindih operasional di berbagai pelat merah. Melalui merger 7 BUMN logistik ini, Danantara menargetkan penguatan skala usaha melalui penyatuan aset dan manajemen yang lebih ramping.

“Penggabungan ini bertujuan memangkas fragmentasi entitas, mengoptimalkan skala usaha, serta mengeliminasi tumpang tindih layanan yang selama ini menghambat efisiensi logistik pelat merah,” kata Aurelius Altius Rosimin, Senior Director Corporate Strategy PT Danantara Asset Management.

Dalam ekosistem baru tersebut, PT Pos Indonesia (Persero) berperan sebagai salah satu pemimpin transformasi berkat jaringan infrastrukturnya yang menjangkau 220 negara. Saat ini Pos Indonesia didukung oleh 5.597 titik layanan dan armada sebanyak 8.032 unit untuk mendukung layanan nasional.

“Satu hal yang menjadi komitmen utama adalah menjaga kontinuitas layanan kepada seluruh pelanggan selama proses transformasi berlangsung. Para pelanggan dapat dipastikan tidak akan terganggu oleh proses penggabungan ini,” kata Daud Joseph, Direktur Utama Pos Indonesia.

Proses integrasi dalam merger 7 BUMN logistik dipastikan berjalan secara bertahap dengan mengedepankan prinsip manajemen risiko. Pemerintah optimis efisiensi biaya overhead dapat tercapai karena berbagai fungsi manajerial yang sebelumnya terpisah kini hanya dilakukan oleh satu entitas tunggal.