, .ID – Komisi B menyoroti belum optimalnya pengembangan sejumlah destinasi wisata unggulan yang dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan mendorong pertumbuhan .

Sorotan tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi B bersama Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Palu di Ruang Rapat Komisi B DPRD Kota Palu, Jalan Moh. Hatta, Rabu (3/6/2026).

Anggota DPRD Kota Palu, Muslimun, menilai pemerintah daerah perlu kembali mempertimbangkan pelaksanaan festival berskala nasional di kawasan Teluk Palu sebagai upaya menghidupkan sektor pariwisata dan .

Menurutnya, Festival Teluk Palu maupun Festival Palu Nomoni yang pernah digelar pada periode kepemimpinan wali kota sebelumnya terbukti mampu menarik perhatian nasional serta mendatangkan wisatawan ke Kota Palu.

“Karena dua festival ini menarik atensi nasional, tentu banyak keuntungan bagi Kota Palu dari sisi penganggaran maupun peningkatan lokal lantaran kehadiran banyak wisatawan. Selain itu, perlu dipikirkan kembali apakah kegiatan bertaraf nasional ini harus terus berganti-ganti nama,” ujar Muslimun.

Ia mengusulkan sejumlah kegiatan yang dapat menjadi bagian dari agenda tahunan tersebut, salah satunya lomba triathlon yang mengombinasikan cabang olahraga renang, bersepeda, dan lari.

Namun demikian, Muslimun mengingatkan agar setiap perencanaan kegiatan tetap mempertimbangkan aspek sosial budaya masyarakat serta kondisi kawasan Teluk Palu yang telah mengalami perubahan pascabencana tahun 2018.

Selain Teluk Palu, Muslimun juga menyoroti belum maksimalnya pengembangan kawasan Uwentumbu yang kini menjadi salah satu ikon wisata baru Kota Palu.

Ia mendorong Dinas Pariwisata untuk menggandeng berbagai komunitas, termasuk Indonesia Off-Road Federation (IOF), guna mengembangkan potensi wisata alam dan olahraga petualangan yang sesuai dengan karakteristik kawasan tersebut.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Palu lainnya, Ratna Mayasari Agan, mempertanyakan tindak lanjut pelaksanaan Rencana Induk Pariwisata Kota Palu, khususnya terkait pengembangan kawasan wisata kota tua.

Ratna mengingatkan bahwa pada tahun 2025 pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp200 juta untuk penyusunan rencana awal pengembangan kawasan tersebut. Karena itu, ia berharap program tersebut tidak berhenti pada tahap perencanaan semata.

“Seingat saya tahun 2025 pernah ada penganggaran sekitar Rp200 juta untuk rencana awal pengembangan pariwisata kota tua di Palu. Harusnya itu tidak berhenti hanya di seremoni saja, tetapi harus ada tindak lanjut mau dibikin seperti apa pengembangannya,” katanya.

Ratna juga menyoroti peningkatan anggaran Dinas Pariwisata Kota Palu pada tahun 2026 yang mencapai sekitar Rp11 miliar, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang berkisar Rp9 hingga Rp10 miliar.

Dengan adanya peningkatan anggaran tersebut, ia berharap Dispar Palu mampu mempercepat pengembangan destinasi wisata sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan yang masih menghambat sektor pariwisata, termasuk pengelolaan aset dan fasilitas wisata.

Dalam rapat yang sama, anggota DPRD Kota Palu, Nendra Kusuma Putra, meminta Dinas Pariwisata segera menyusun dan memperbarui Rencana Strategis (Renstra) Pariwisata karena dokumen perencanaan periode 2021–2026 akan segera berakhir.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ketua Komisi B DPRD Kota Palu, , menegaskan bahwa pengembangan sektor pariwisata tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Pariwisata, melainkan memerlukan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah serta dukungan sektor swasta.

Menurutnya, pengembangan kawasan wisata membutuhkan dukungan , aksesibilitas, hingga penataan kawasan yang melibatkan banyak instansi.

“Misalnya Kawasan Wisata Salena, bukan hanya pekerjaan Dinas Pariwisata saja. Harus ada keterlibatan Dinas Permukiman, Dinas PU, Dinas Perhubungan, dan pihak-pihak lain yang diharapkan bisa berkontribusi dalam peningkatan sektor pariwisata,” tegas Rusman.

Komisi B DPRD Kota Palu berharap sinergi antarlembaga dapat mempercepat pengembangan destinasi wisata unggulan sehingga mampu meningkatkan daya saing pariwisata Kota Palu dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.***