PALU, TADULAKO – Wakil Gubernur Reny Lamadjido menyoroti rendahnya Realisasi Anggaran Dana Dekon yang bersumber dari APBN 2026 di 17 organisasi perangkat daerah. Dalam rapat evaluasi pada 29/06, ia mengungkapkan kekecewaannya karena serapan anggaran baru mencapai 25 persen dari total Rp 55,5 miliar. Pejabat yang tidak transparan melaporkan penggunaan dana kepada Sekretaris Daerah juga mendapat teguran keras dalam pertemuan tersebut.
Dana yang belum terserap maksimal tersebut terancam ditarik kembali ke pemerintah pusat jika tidak segera digunakan tepat sasaran. Berdasarkan data evaluasi, dari total pagu Rp 55,5 miliar, Realisasi Anggaran Dana Dekon pada triwulan kedua ini baru menyentuh angka Rp 13,3 miliar. Situasi ini memicu kekhawatiran karena inefisiensi birokrasi dapat merugikan masyarakat Sulawesi Tengah secara luas akibat dana yang mengendap.
Reny Lamadjido meminta seluruh kepala dinas untuk segera melaporkan detail Realisasi Anggaran Dana Dekon kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Ia menegaskan agar para pejabat meninggalkan pola kerja lama yang hanya fokus pada kegiatan seremonial tanpa hasil nyata. Transparansi pelaporan menjadi kunci agar kendala di lapangan bisa segera dicarikan solusi bersama oleh pemerintah provinsi demi kepentingan publik.
“Mohon perhatian bapak dan ibu kepala OPD segera dilaporkan ke ibu Sekprov anggaran dekonsentrasi dan pembantuan dari APBN ini ya, jangan lagi diam-diam, nanti ada masalah baru dilaporkan,” kata Reny Lamadjido, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tengah, Teddy Suhartadi Permadi, memperingatkan bahwa sisa anggaran yang tidak terserap akan masuk ke rekening khusus pusat. Proses untuk meminta kembali dana tersebut sangat sulit karena harus melalui Keputusan Presiden jika sewaktu-waktu dibutuhkan di tempat lain. Hal ini menambah tekanan bagi OPD yang memiliki Realisasi Anggaran Dana Dekon masih berada pada posisi nol persen hingga pertengahan tahun.
Salah satu kendala yang muncul di lapangan diungkapkan oleh dinas terkait mengenai masalah teknis pada aplikasi kementerian yang menghambat eksekusi program. Namun, pihak Sekretaris Daerah tetap menegaskan bahwa pencarian anggaran saat ini sangat sulit sehingga dana yang ada harus dioptimalkan. Percepatan pengerjaan program diharapkan mampu mendongkrak Realisasi Anggaran Dana Dekon hingga mencapai target 100 persen pada akhir tahun anggaran.
“Kita sudah dikasih sama pusat cukup besar anggaran dekon dan pembantuan kurang lebih Rp 55 miliar. Olehnya tolong dipergunakan sebaik mungkin dan realisasinya sudah dapat mencapai 100 persen pada akhir tahun,” kata Novalina, Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah.*/LIA
Tinggalkan Balasan